Tugas Lembaga Kepolisian
Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 2 tahun
2002 tentang Kepolisian Negara RI.
Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi
pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
(Pasal 2).
Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan
keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban
masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman
dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4).
Fungsi dan tujuan kepolisian semacam itu
kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tugas pokok kepolisian yang meliputi:
(1) memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat;
(2) menegakkan hukum; dan
(3) memberikan perlindungan, pengayoman dan
pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13).
Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Pasal
14 menyatakan, kepolisian bertugas
untuk:
a.
melaksanakan pengaturan,
penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah
sesuai kebutuhan;
b.
menyelenggarakan segala
kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di
jalan;
c.
membina masyarakat untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan
warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
d.
turut serta dalam
pembinaan hukum nasional;
e.
memelihara ketertiban dan
menjamin keamanan umum;
f.
melakukan koordinasi,
pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai
negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g.
melakukan penyelidikan
dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana
dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h.
menyelenggarakan
identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan
psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
i.
melindungi keselamatan
jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan
ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j.
melayani kepentingan
warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak
yang berwenang;
k.
memberikan pelayanan
kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
l.
melaksanakan tugas lain
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya Pasal 15 menjelaskan bahwa dalam
menjalankan tugasnya tersebut kepolisian
berwenang untuk:
- menerima laporan dan/atau pengaduan;
- membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban umum;
- mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa;
- mengeluarkan peraturan kepolisian dalm lingkup kewenangan
administratif kepolisian;
- melaksakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian
dalam rangka pencegahan;
- melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- mencari keterangan dan barang bukti;
- menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan
dalam rangka pelayanan masyarakat;
- memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan
pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
Semua wewenang di atas masih ditambahkan beberapa wewenang lainnya, antara lain:
- memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan
masyarakat lainnya;
- menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak
dan senjata tajam;
- memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan
usaha di bidang jasa pengamanan;
- memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan
petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan
memberantas kejahatan internasional;
- melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang
berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional;
- melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas
kepolisian.
Dalam rangka menjalankan tugasnya, kepolisian
masih diberikan wewenang lain,
yaitu:
- melakukan penangkapan, penahanan, penggeledehan dan penyitaan;
- melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian
perkara untuk kepentingan penyidikan;
- membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka
penyidikan;
- menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa
tanda pengenal diri;
- melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;
- mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;
- mengadakan penghentian penyidikan;
- menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- mengajukan permintaan secara langsung kepada imigrasi yang berwenang
di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk
mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri
sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk
diserahkan kepada penuntut umum;
- mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ketentuan
terkait “tindakan lain” tersebut menyatakan:
- tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut
dilakukan;
- harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- pertimbangan yang layak
berdasarkan keadaan yang memaksa;
- menghormati hak asasi manusia.
Terkait dengan pejabat kepolisian, Pasal 18
menyatakan, untuk kepentingan umum
pejabat kepolisian negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat
bertindak
menurut penilaiannya sendiri (Ayat 1). Pelaksanaan ayat ini hanya dapat
dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian negara RI (Ayat 2).
Selanjutnya dikatakan dalam Pasal 19, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,
pejabat kepolisian senantiasa bertindak berdasarkan norma agama, kesopanan,
kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (Ayat 1).
Demikianlah antara lain cakupan 3 macam tugas
pokok dan fungsi kepolisian RI yang dijabarkan lebih lanjut dalam 12 macam
tugas dengan dibekali sebanyak 36 wewenang untuk melaksanakan semua tugas
tersebut. Wewenang sebanyak itu masih juga diberi “kewenangan lain” (Pasal 15
Ayat 2 poin k) yang masih dalam lingkup tugas kepolisian.
Tugas Lembaga Kepolisian menurut Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002
Pasal 13
Kepolisian Negara
Republik Indonesia bertugas :1. selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum;
2. melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mwwujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
4. membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
5. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14
1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
Kepolisian Negara Republik Indonesia :a. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
b. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, dan laboraturium forensik serta psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
c. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
d. memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
e. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
f. melindungi dan melayani kepentingan warga massyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
g. membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
h. turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat;
i. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap alat-alat kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas;
j. melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
k. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian Internasional.
2. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 15
Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 dan Pasal 14 :1. Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
a. menerima laporan dan pengaduan;
b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
c. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
d. mencari keterangan dan barang bukti;
e. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
f. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
g. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
h. mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
i. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
j. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
k. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementarawaktu;
l. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukandalam rangka pelayanan masyarakat;
m. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian yang mengikat warga masyarakat.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
1. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
3. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
4. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
5. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
6. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
7. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
8. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
3. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 16
Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia
berwenang untuk:a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan;
c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan;
i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Pasal 17
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan
wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah
hukum masing-masing tempat ia diangkat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 18
1. Untuk kepentingan umum, pejabat Kepoliian Negara Republik
Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut
penilaiannya sendiri.2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 19
1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian
Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan
mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak
asasi manusia.2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pad ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar